Penentu Kebijakan Redaksi Media: Ideologi, Iman, dan Kepentingan
By Romeltea | Published: April 28, 2018
Penentu Kebijakan Redaksi Media: Ideologi, Iman, dan Kepentingan Ekonomi-Politik Pemilik.
POSTING ini mengembangkan pertanyaaan yang diajukan seorang Facebooker di Fanspage saya, Romeltea Media.
"Apa yang mempengaruhi kebijakan redaksi media online?" tanyanya. Saya jawab ringkas, "ideologi, iman, dan kepentingan ekonomi & politik pemilik media".
Kebijakan Redaksi (Editorial Policy) adalah ketentuan redaksi sebuah media tentang berita atau informasi yang layak muat (fit to print) atau layak siar (fit to broadcast).
Selain harus memenuhi unsur berita atau bernilai berita (news values), sebuah peristiwa layak diberitakan karena sesuai dengan ideologi, iman, dan kepentingan ekonomi-politik pemilik media.
Bukan rahasia, pemilik media merupakan penentu utama kebijakan redaksi sebuah media. Saya sudah mengupasnya di posting kebebasan pers dinikmati kaum kapitalis atau pemodal/pemilik media.
Saya kutipkan pernyataan "akademis" William L. Rivers dkk. dalam Media Massa dan Masyarakat Modern (Prenada Media Jakarta, 2003) berikut ini:
Itu fakta. Jangan harap ada berita kritis atau berita buruk tentang rezim pemerintah sekarang Metro TV, RCTI, GTV, iNews TV, MNCTV, karena para pemiliknya yang juga politisi NasDem dan Perindo merupakan pendukung utama rezim ini.
Mungkin Transmedia dan tvOne rada kritis karena tidak terang-terangan pro-rezim. Demikian pula umumnya media.
Media yang mendukung rezim tidak akan kritis memberitakan soal jalannya pemerinatahan atau kebijakan. Itulah keberpihakan. Media tidak netral. Media itu independen. Karena independen, ia bebas memihak sesuai dengan ideologi, iman, dan kepentingan ekonomi-politik pemiliknya atau sang "big boss".
Beruntung kini media sosial berkembang pesat. Warganet (netizen) bisa membongkar segaja jenis framing berita atau penggiringan opini dengan fakta. Jurnalisme warga (citizen journalism) atau jurnalisme warganet (netizen journalism) bisa menjadi penyeimbang media mainstream.
Demikian ulasan ringkas tentang kebijakan redaksi media. May be diupdate lain kali. Wasalam. (www.romelteamedia.com).*
POSTING ini mengembangkan pertanyaaan yang diajukan seorang Facebooker di Fanspage saya, Romeltea Media.
"Apa yang mempengaruhi kebijakan redaksi media online?" tanyanya. Saya jawab ringkas, "ideologi, iman, dan kepentingan ekonomi & politik pemilik media".
Kebijakan Redaksi (Editorial Policy) adalah ketentuan redaksi sebuah media tentang berita atau informasi yang layak muat (fit to print) atau layak siar (fit to broadcast).
Selain harus memenuhi unsur berita atau bernilai berita (news values), sebuah peristiwa layak diberitakan karena sesuai dengan ideologi, iman, dan kepentingan ekonomi-politik pemilik media.
Bukan rahasia, pemilik media merupakan penentu utama kebijakan redaksi sebuah media. Saya sudah mengupasnya di posting kebebasan pers dinikmati kaum kapitalis atau pemodal/pemilik media.
Saya kutipkan pernyataan "akademis" William L. Rivers dkk. dalam Media Massa dan Masyarakat Modern (Prenada Media Jakarta, 2003) berikut ini:
“Pemilik masih bisa menempatkan berita yang penting untuknya –meskipun tidak terlalu penting untuk umum—di halaman pertama atau pada jam tayang utama (prime time). Sebaliknya, berita tertentu bisa saja ditahan atau batal dimuat. Ini membuktikan, pemilik masih berkuasa.”
Itu fakta. Jangan harap ada berita kritis atau berita buruk tentang rezim pemerintah sekarang Metro TV, RCTI, GTV, iNews TV, MNCTV, karena para pemiliknya yang juga politisi NasDem dan Perindo merupakan pendukung utama rezim ini.
Mungkin Transmedia dan tvOne rada kritis karena tidak terang-terangan pro-rezim. Demikian pula umumnya media.
Media yang mendukung rezim tidak akan kritis memberitakan soal jalannya pemerinatahan atau kebijakan. Itulah keberpihakan. Media tidak netral. Media itu independen. Karena independen, ia bebas memihak sesuai dengan ideologi, iman, dan kepentingan ekonomi-politik pemiliknya atau sang "big boss".
Beruntung kini media sosial berkembang pesat. Warganet (netizen) bisa membongkar segaja jenis framing berita atau penggiringan opini dengan fakta. Jurnalisme warga (citizen journalism) atau jurnalisme warganet (netizen journalism) bisa menjadi penyeimbang media mainstream.
Demikian ulasan ringkas tentang kebijakan redaksi media. May be diupdate lain kali. Wasalam. (www.romelteamedia.com).*
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »
Benar Kang. Media mainstream terlihat keberpihakannya ke rezim ini. Maka, peran medsos sbg penyeimbangnya
ReplyDeletewww.denikurnia.com