Banyak Media Tidak Berpihak pada Publik, Kebebasan Pers Milik Owner

Baca Juga

Pertahankan Kebebasan Pers. Image: FreePress.net.*

Pers Indonesia tengah berada di persimpangan jalan dan dihadapkan pada berbagai pilihan yang bisa menjauhkan pers dari tanggung jawab sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.

Demikian pandangan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Margiono.

Diterangkan, pers Indonesia menghadapi ancaman dari tiga hal yang datang di saat bersamaan, yakni kepentingan politik, kepentingan korporasi, dan gempuran informasi media sosial yang sering kali mengabaikan fakta dan kebenaran.

"Kita sekarang menyaksikan bagaiman kepentingan kelompok politik menjadikan pers sebagai alat kepentingan. Pengabdian pers tidak lagi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, tapi pada kepentingan politik partai dan atau politisi. Ini memprihatinkan," ujar Margiono dikutip RMOL.

"Media sosial berkembang sangat cepat belakangan ini. Sepintas media sosial menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan informasi dan membantu masyarakat untuk memahami persoalan dan mencari jalan keluar. Tapi tidak jarang kita saksikan media sosial menjadi alat untuk memperkeruh keadaan," imbuhnya.

Margiono memberikan solusi. Menurutnya, jalan keluar terbaik dari kemelut di persimpangan jalan ini adalah peningkatan kompetensi wartawan.

SAYA, Anda juga, tentu sependapat dengan pandangan di atas. Bisa dikatakan, saat ini tidak ada media besar yang sepenuhnya bekerja untuk publik, mengabdi kepada kepentingan orang banyak.

Sas-sus yang berkembang, media-media besar yang pemiliknya tidak terjun ke politik sudah dikendalikan kekuatan politik tertentu dengan kucuran dana berlimpah.

Sudah pasti, media-media yang dimiliki "petinggi partai politik" akan menjadi corong kepentingan politik.

Tegasnya, mayoritas media besar (mainstream) saat ini menjadi pembela kepentingan penguasa. Publik "terpaksa" mencari sendiri informasi "penyeimbang" yang bertebaran di media sosial atau di media-media "marginal" seperti blog.

Para wartawan yang bekerja di media-media besar bukan tidak mau menaati kaidah jurnalisme "loyalitas pertama untuk publik", tapi mereka terpaksa mengorbankan idealisme karena tekanan dan paksaan pemilik media.

Kompetensi Wartawan yang diusulkan Margiono di atas juga sebenarnya bukan solusi. Meskipun wartawan sudah kompeten, lulus uji kompetensi, namun mereka tidak akan bisa lepas dari belenggu "kebijakan redaksi" (editorial policy) medianya masing-masing, terutama media yang menjadi alat kepentingan politik semacam Media Group dan MNC Media.

Publik sudah bisa membedakan mana media yang mengabdi kepada rakyat dan mana media yang menjadi corong penguasa. Media-media besar umumnya menjadi corong penguasa, sebagaimana zaman Orde Baru.

Wajar jika kini bermunculan media-media yang dulu disebut  "media bawah tanah" (underground media) dengann platform media sosial dan blog.

Media-media mainstream lambat-laun ditinggalkan pembaca jika terus-menerus hanya memainkan sebagai budak kepentingan politik, bukan mengabdi kepada pembaca (publik). Wasalam. (www.romelteamedia.com).*