Wartawan & Media Bertanggung Jawab atas Kondisi Saat Ini

Baca Juga

APAKAH media harus ikut bertanggung jawab terhadap keadaan dunia saat ini? Demikian tulisan opini yang dipublikasikan Berita Satu.

Bahkan sebelum membaca isi tulisannya, saya spontan jawab: Ya, Bertanggung Jawab!

Medialah yang mengendalikan opini publik, membentuk persepsi, dan menggiring sikap publik terhadap suatu masalah atau peristiwa!

Betapa bahayanya pemberitaan media yang tidak benar, tidak utuh, dimanipulasi, dan tendensius. Berita bohong atau berita yang tidak lengkap akan memberikan kesimpulan yang salah bagi pembaca.

Betapa menderitanya orang yang "kena fitnah" pemberitaan media. Sebaliknya, betapa senang orang yang "biasa" namun jadi dianggap "hebat" karena polesan pemberitaan media (baca: pencitraan).

Dalam artikel di atas disebutkan kasus publikasi hasil penelitian. Media massa tidak menyampaikan hasil wawancara dengan peneliti secara lengkap.

Media saat ini, di era internet, berlomba-lomba untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan menampilkan berita yang bombastis dengan gambar yang menarik.

Apabila mesin media sudah bergerak, maka putih akan menjadi lebih putih dan hitam menjadi lebih hitam.

JIKA kondisi Indonesia saat ini "kacau", maka media turut bertanggung jawab jika tidak melakukan kritik atau menjalankan fungsi kontrol sosial (social control), sebagaimana ditegaskan dalam UU Pers.

Jika wartawan hanya menulis berita yang baik-baik tentang pemerintahan ini, padahal banyak kebijakan yang harus dikoreksinya, maka wartawan/media turut bertanggung jawab atas kondisi buruk akibat ketidakbecusan atau "salah urus" pemerintah.

Saya sudah tulis di posting sebelumnya di blog saya yang lain, Media Seharusnya Kritis terhadap Pemerintah, bukan malah menjadi corong pencitraan!

Media adalah “musuh alami" (natural enemy) penguasa, sebagaimana dikemukakan editor buku Pers Tak Terbelenggu (USIS Jakarta 1997):

“Pers dan pemerintah adalah musuh alami dengan fungsi berbeda dan harus saling menghormati peran masing-masing”.

UU No. 40/1999 tentang Pers juga menegaskan empat fungsi pers: “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial” (Pasal 3 ayat 1).

Saya punya kesan, sebagian besar media mainstream saat ini tidak menjalankan fungsi kontrol sosial dalam arti mengkeritisi kebijakan pemerintah.

Ada kesan media-media "besar" saat ini seperti era Orde Baru: berpihak pada rezim, bukan pembela rakyat.

Apakah wartawan dan media besar saat ini sudah kehilangan idealisme dan "sudah terbeli" dengan gelontoran "dana pencitraan"? Wallahu a'lam. (www.romelteamedia.com).*